Merindukanmu ...............

Slank " I mISS u "Kapan Berkonser Lagi?

KOMPAS.com — Sudah lebih dari lima bulan ini Slank belum mendapat izin polisi untuk menggelar konser terbuka. Praktis sudah setahun grup rock tersebut tidak leluasa berekspresi dan menemui para penggemarnya.

Penabuh drum sekaligus pentolan Slank, Bimbim, mengatakan, terakhir mereka menggelar konser saat mengikuti rangkaian Yamaha Tour Cinta Damai di 10 kota pada Februari 2009. Setelah itu, seiring dengan dimulainya rangkaian kampanye pemilihan umum, Slank memilih vakum menggelar konser.

”Dari pengalaman, pasti enggak akan dapat izin konser pas masa kampanye. Selain itu, kami juga menghindari ditunggangi oleh partai politik,” tutur Bimbim di markas Slank di Gang Potlot, Jakarta Selatan, Selasa (16/3/2010).

Slank berencana tampil lagi seusai rangkaian pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Namun, mereka ternyata belum diizinkan tampil oleh pihak berwajib.

Seusai pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono pada 20 Oktober 2009, ternyata Slank masih dilarang tampil. Manajemen Slank mencatat paling tidak ada tujuh konser Slank yang tidak mendapat izin dalam periode setelah tanggal 20 Oktober 2009 hingga Januari 2010, termasuk sebuah pertunjukan amal untuk penggalangan dana bagi korban gempa Sumatera Barat.

Bahkan saat hendak menggelar konser dalam rangka ulang tahun Slank yang menjadi tradisi Slank dan Slankers pada Desember 2009, mereka tidak diizinkan meski sudah berpindah-pindah hingga tiga kali. ”Kami sampai mencari lokasi di pinggiran Jakarta yang biasanya izinnya lebih mudah, tetapi tetap gagal. Bahkan di PRJ, yang keamanannya sudah dijamin pihak PRJ, tetap tidak dapat izin,” ungkap Bimbim, yang didampingi Kaka (vokal) dan Abdee (gitar).

Alasan keamananMenurut Bimbim, alasan pelarangan itu tidak pernah disampaikan langsung ke pihak Slank, tetapi kepada para penyelenggara acara di setiap daerah. Yang mereka tahu, alasan tidak dikeluarkannya izin itu berkaitan dengan alasan keamanan dan kekurangan personel polisi untuk mengamankan konser.

Namun, pelarangan itu kemudian merembet hingga ke tempat-tempat yang jauh dari Jakarta, tempat sejumlah demonstrasi berkait dengan berbagai kasus itu terpusat. Slank sempat dilarang tampil di Surabaya. Di Bandung, Slank dipersulit mendapat izin, sampai akhirnya diizinkan tampil di acara Inbox SCTV dengan syarat penampilan Slank di sana tidak boleh dipublikasikan. ”Baru pertama kali ini ada perintah polisi bahwa kami boleh main, tetapi tidak boleh dipromosikan,” imbuh Abdee.

Slank memang masih sempat tampil dalam acara Soundrenaline di kompleks Garuda Wisnu Kencana, Bali, November tahun lalu. Setelah itu mereka sempat tampil beberapa kali lagi di Bali, tetapi tidak dalam bentuk konser terbuka. Satu-satunya konser publik yang diizinkan hanya di ruangan tertutup sebuah kelab di Makassar, Februari lalu. ”Itu pun dibatasi penontonnya, enggak boleh lebih dari 1.300 orang,” kata Bimbim lagi.

Terkait KPK?Sempat beredar rumor bahwa pelarangan Slank tampil secara terbuka ini terkait dengan dukungan Slank terhadap langkah pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Memang sejak tahun 2007, Slank menunjukkan dukungan nyata terhadap setiap langkah KPK. Maret 2008, mereka bahkan menggelar konser kecil di Gedung KPK yang dibalas dengan kunjungan Ketua KPK (waktu itu) Antasari Azhar ke markas Slank bulan berikutnya.

Jika isu ini benar, maka hal itu tentu saja sangat memprihatinkan mengingat makna dan arti penting kelompok musik seperti Slank bagi negeri ini. Selain meneriakkan pemberantasan korupsi, Slank juga pernah menjadi ”duta” bangsa tidak resmi saat menggelar tur konser di 15 kota di Amerika Serikat, Oktober 2008.

Di saat sebagian besar penduduk AS masih penuh prasangka buruk terhadap Indonesia, terutama yang dikaitkan dengan fundamentalisme agama, mereka di sana menegaskan bahwa Indonesia adalah tanah beradab dan berbudaya.

Menanggapi hal itu, Bimbim tidak berkomentar banyak. Ia mengaku sampai sekarang tidak mendapatkan informasi bahwa pelarangan itu berkaitan dengan dukungan mereka terhadap KPK. ”Kami sampai sekarang masih berprasangka baik bahwa pengajuan izin konser-konser Slank itutiming-nya tidak tepat saja, saat lagi banyak peristiwa di luar,” tuturnya.

Bimbim hanya mengatakan, di saat kondisi masyarakat gelisah seperti saat ini, konser-konser Slank seharusnya justru bisa menjadi katup pelepas kegelisahan itu sehingga tidak meledak menjadi kerusuhan massa yang akan merugikan semua pihak.

Media nonkekerasanMenurut sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito, saat ini kesadaran orang tentang demokrasi mulai muncul. Di tengah situasi seperti itu, musik menjadi penting karena dia bisa menjadi media kritik sosial nonkekerasan. Jadi, media kritik sosial seperti ini seharusnya dipelihara karena bisa mendorong demokrasi yang sehat, bukan justru diberangus.

”Daripada menghadapi kritik dengan kekerasan, kan, lebih mudah menghadapi kritik sosial nonkekerasan lewat musik, drama, teater, puisi, dan lain-lain,” kata Arie.

Adapun Deputi Direktur Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET) Agus Sudibyo menilai, jika benar polisi menghambat atau melarang konser-konser Slank, hal itu melanggar kebebasan berekspresi. Menurutnya, setiap warga negara Indonesia, termasuk seniman, berhak menyampaikan ekspresinya. ”Nah, kalau dihambat atau dilarang, itu harus dipersoalkan, apalagi kalau pelarangan itu terkait dengan sikap politik Slank yang selama ini mendukung kampanye antikorupsi.

Seharusnya, Slank itu justru dijadikan model buat band-band lain agar terlibat dalam kampanye antikorupsi,” ungkapnya.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Boy Rafli Amar yang dikonfirmasi terkait keluhan Slank menolak tegas tuduhan bahwa larangan konser Slank di Tangerang dan Bekasi terkait kedekatan mereka dengan KPK. Polisi juga, menurutnya, tidak menerima instruksi untuk mempersulit perizinan bagi Slank.

Bulan April mendatang, ada dua jadwal penampilan Slank, yakni di ajang Live Earth di GWK, Bali, 18 April, dan konser peluncuran album baru Slank yang rencananya digelar di arena PRJ Kemayoran.